Daftar Tema Pelatihan Aparatur Desa 2022

Peningkatan Kapasitas  Aparatur Pemerintah Desa

1. Kebijakan Penataan Kewenangan Desa
2. SOTK Pemerintah desa bagi Kepala desa (Kades) terpilih Tentang Kebijakan dan Penataan Keuangan Pemerintah Desa, diantaranya Kelembagaan Desa, Etika dan Pola Hubungan Kelembagaan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Tugas pokok dan fungsi Kades, BPD dan perangkat desa
3. Kesesuaian kewenangan desa dengan perencanaan pembangunan desa dan SDGs, diantaranya kebijakan pemerintah dalam kewenangan desa, alur penyusunan 
4. Kewenangan desa, kesesuaian kewenangan desa dengan perencanaan pembangunan desa dan SDGs.
5. Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa tentang teknik penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
6. Pengelolaan keuangan desa dan perspektif Permendagri 20 tahun 2018, tentang kebijakan tata kelola keuangan desa, teknik penyusunan Perdes APBDes, teknik penyusunan penjabaran APBDesa, teknik pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan APBDesa.
7. Penganggaran APBDes dalam pamdemi Covid-19, diantaranya kebijakan tata kelola keuangan Desa dalam Pandemi Covid-19. Format pelaksanaan dan pelaporan APBDesa dalam Pandemi Covid-19.
8. Peraturan desa, alur penyusunan peraturan di desa, contoh Perdes, Perdes bersama, Perkades dan Keputusan Kades.

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD dan
4. Perangkat Desa

Teknik Penyusunan Renstra, RKP Desa dan APBDesa

1. Penyusunan Rancangan APBDesa (RAPB Desa)
2. Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKPDesa
3. Proses Penyusunan APBDesa dan
4. Tata cara Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBDesa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD dan
4. Perangkat Desa

1. Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pelaksanaan APBDesa.
3. Penatausahaan Keuangan Desa
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Keuangan

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sarana Prasarana Desa
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, serta Usaha Ekonomi Desa
3. Pedoman Penyusunan Harga Satuan sebagai Acuan untuk Penyusunan Anggaran/RAB Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa
4. Hukum Agraria Penyelesaian Perkara Pertanahan

1. Kebijakan Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa
2. Penataan Kewenangan Desa ( Penyusunan Rancangan Perbup Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskal Desa di Kab….)
3. Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa
5. Praktek Penyusunan APBDesa
6. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

1. Ruang lingkup kepemimpinan
2. Model-model kepemimpinan wanita di banyak negara.
3. Memahami kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin.
4. Budaya organisasi dan kepemimpinan.
5. Leader Vs Manager.
6. Cara pemimpin memahami karakter para pengikutnya.

1. Ketua/Pengurus dan Anggota TP PKK Propinsi, Kabupaten/Kota
2. Ketua,  Pengurus dan Anggota Darma Wanita Propinsi/Kabupaten dan Kota
3. Ketua/Pengurus dan Anggota BKOW Propinsi/Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurahan
4. Ketua/Pengurus dan Anggota Organisasi kewanitaan lainnya

Peningkatan Kapasitas Diri Pengurus dan Anggota Tim PKK

1. Ruang Lingkup Public Speaking (Pidato dan Pembawa Acara/MC)
2. Praktek Pembuatan Naskah Public Speaking
3. Praktek Public Speaking.
4. Peran dan fungsi Protokloer dalam organisasi.
5. Mengenal peran dan fungsi Tabel Manner.
6. Arti penting Tata Busana

1. Ketua dn
2. Anggota TP PKK Propinsi, Kabupaten/Kota

1. Kepala Desa
2. Operator Desa

Perencanaan dan Penganggaran Desa

1. RPJM Desa
2. RKPDesa
3. APBDesa
4. Penyusunan Peraturan Desa

1. Kepala Desa
2. Operator Desa
3. BPD

1. Pendirian BUM Desa
2. Manajemen Keuangan BUM Desa
3. Akuntansi dan Pertanggungjawaban BUM Desa
4. Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa

1. Dinas PMD
2. Kepala Desa
3. Pengurus BUMDes
4. BPD

1. Aspek Regulasi dan Kewirausahaan Penelolaan BUMDes
2. Perencanaan Pembangunan Desa  dan Perencanaan Usaha BUMDes
3. Analisa/Uji Kelayakan Usaha BUMDes
4. Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Praktek Aplikasi Perhitungan Analisa Kelayakan Usaha
6. Kerangka Dasar Perencanaan Usaha
7. Penyusunan Rencana Usaha BUMDes
8. Penyusunan Rencana Tahunan Pemasaran Produk BUMDes
9. Rangkuman Program RKTL
10. Observasi Lapangan

1. Para Kepala Desa
2. Aparat Desa
3. Ketua/Anggota BPD
4. Pengelola BUMDes
5. Pengawas BUMDes
6. Bendahara BUMDes
7. Stake Holder BUMDes
8. SKPD Pembina BUMDes

1. Penyusunan RPJMDesa
2. Penyusunan RKPDesa
3. Penyusunan APBDesa
4. Pedoman Kerjasama Antar Desa
5. Pedoman Musyawarah Desa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD dan
4. Perangkat Desa

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan

1. Paralegal Desa (tugas dan fungsi Paralegal Desa) yang pada waktu sebelumnya dikenal dengan nama Hakim Peradilan Desa (HPD)
2. Peranan dan Fungsi perangkat desa, BPD dan kelembagaan tingkat desa dalam penyusunan RANPERDES
3. Tata cara penyusunan Ranperdes
4. Tata cara pengelolaan keuangan desa

1. Kepala Desa
2. Tokoh Masyarakat

Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa

1. Pengantar Produk Hukum Desa
2. Tahapan  dan Sistematika Pembuatan Peraturan desa
3. Evaluasi dan Klarifikasi Raperdes
4. Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa
5. Penguatan penyusunan peraturan desa untuk menata kewenangan desa dan memperkuat pendapatan asli desa.
6. Penguatan BUMDES dalam pencapaian Desa Mandiri.
7. Penatakelolaan Keuangan dan Aset Desa

        BPD

1. Pengawalan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
2. Mengenal Tindak Pidana Korupsi
3. Implementasi UU No 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. Tugas dan Fungsi BPK  dalam Pengawasan Pengelolaan
5. Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan di Desa
6. Cara mencegah penyelewengan dana desa
7. Kiat untuk meminimalisir dan mencegah titik rawan pengelolaan dana desa yang berujung pada perilaku tindak pidana korupsi
8. Penataan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Administrasi Desa Dalam Pencegahan Korupsi

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. TPK Desa

Penyamaan Persepsi tentang UU No.6 Tahun 2014

1. Lambatnya Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Desa Karena Persepsi Pemda Tentang Dana Transfer yang Membuat Persyaratan Tambahan Sehingga Desa Terbebani Masalah Surat Pertanggungjawaban;
2. Persepsi tentang hari orang kerja (HOK) yg minimal 30% dari dana desa yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh desa dalam merancang kegiatan pembangunan di desa;
3. Aspek pembangunan di desa yang lebih dominan dibanding dengan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pengawasan dana desa yg belum optimal oleh APIP sehingga desa cenderung untuk potensi kerugian keuangan desa;
5. Progran pemgembanagan BUMDesa yang belum optimal sementra dana penyertàan modal dari dana desa dapat dialokasikan untuk itu…

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD dan
4. Perangkat Desa

Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUMDes

1. Pentingnya Rencana Bisnis bagi BUM Desa.
2. Menyusun Gambaran Usaha dan Model Bisnis BUM Desa.
3. Menyusun Aspek Pasar dan Pemasaran BUM Desa.
4. Menyusn Aspek Produk dan Produksi BUM Desa.
5. Menyusun Aspek Organisasi dan SDM BUM Desa.
6. Menyusun Aspek Keuangan BUM Desa.
7. Menyusun Analisis Risiko BUM Desa.
8. Menyusun Kesimpulan Rencana Bisnis

1. Pengawas, Pengurus, dan Pengelola BUM Desa
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani isu Desa
3. Perangkat Desa / Kelompok / individu masyarakat yang berada di wilayah Desa
4. Akademisi, Peneliti, Konsultan
5. Masyarakat umum

        Kepala Desa

Masalah dan Konflik Pertanahan

1. Kebijakan pengelolaan Pertanahan Nasional
2. Solusi Konfrehensif Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial yang disebabkan Masalah Sengketa Tanah
3. Hukum Agraria Penyelesaian Perkara Pertanahan
4. Pengaturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Sifat Sengketa dan Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Manfaat Mediasi  dalam Kerangka Access To Justice

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Tokoh Masyarakat

1. Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016
2. Teknis Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa.
3. Teknis Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.

1. Proses pemberian Nama desa, Kode Desa dan jumlah desa
2. Proses penetapan dan penegasan batas desa
3. Proses penataan kewenangan desa dan produk hukum desa
4. Penataan manajemen pemerintahan desa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan/Kepala Seksi
4. Badan Permusyawaratan Desa
5. Kepala Dusun dan perangkat desa lainnya
6. Pengelola BUMDes

1. Para Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
2. Para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kebijakan Regulasi BUMDes.
2. Manajemen BUMDes.
3. Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Serta Peraturan Pendukung.
4. Penyusunan Sistem Keuangan / Akuntansi dan SOP.
5. Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Laporan BUMDes.
6. Best Practice Pengembangan BUMDes.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani isu Desa.
2. Perangkat Desa / Kelompok / individu masyarakat yang berada di wilayah Desa.
3. Para Pengurus BUMDes.
4. Masyarakat umum.

1. Penatausahaan Pendapatan Desa
2. Penatausahaan Belanja Desa
3. Penatausahaan Pembiayaan Desa
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa
5. Aplikasi Keuangan Desa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Keuangan
4. Operator Desa

1. Peranan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.
3. Penguatan Karakter Pemerintahan Desa sebagai Pelayan Publik
4. Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa
5. Peranan dan Fungsi perangkat desa, BPD dan kelembagaan tingkat desa dalam penyusunan RANPERDES
6. Tata cara penyusunan Ranperdes

Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban APBDesa

1. Prinsip Penyusunan APBDesa
2. Mekanisme pengelolaan keuangan desa
3. Teknis Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Keuangan

1. Eksistensi Kecamatan dan Pemerintahan Desa (Sekarang and Kedepan)
2. Peran Aparatur kecamatan dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3. Fungsi dan Peran Camat Dalam Pemerintahan Daerah
4. Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Materi diatas dapat disesuaikan/diganti sesuai kebutuhan daerah masing – masing

1. Perangkat Kecamatan
2. Perangkat Keluarahn
3. Perangkat Desa

• Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa

1. Gambaran Umum, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa.
2. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
3. Evaluasi Rancangan Perdes APB Desa.
4. Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Kebijakan Keuangan Daerah dan Transfer Ke Daerah, Dana Desa, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
   a. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
   b. Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
   c. Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
   d. Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
   e. Arah kebijakan transfer ke daerah ke depan.

1. kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Keuangan

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
2. Ekologi Tanah.
3. Pestisida Nabati untuk Pengendalian OPT Sayuran dan Buah.
4. Alih Teknologi Pestida Nabati Berbasis Sumberdaya Lokal Pada Petani Padi
5. Praktek Pembuatan Pestisida Nabati

1. kepala Desa
2.  Kelompok Tani

1. Kebijakan Pemerintah tentang Tata kelola pemerintahan Desa Berdasarkan UU 6/2014
2. Revolusi Mental, Kepemimpinan dan Motivasi
3. Tehnik Komunikasi
4. Tehnik Pemecahan Masalah
5. Tehnik Perencanaan Pembangunan Desa
6. Tata Kelola Keuangan Desa
7. Pertanggungjawaban dan Laporan Kepala Desa
8. Kunjungan Lapang ke Desa percontohan Nasaional

     Kepala Desa memiliki kemampuan         manajerial pemerintahan desa dan          memiliki jiwa leadership da                     komunikasi yang baik

1. Kebijakan pemerintah tentang tata kelola pemerintahan desa
2. Standar pelayanan di desa
3. Konsepsi administrasi pemerintahan desa
4. Praktek pengisian 27 buku administrasi pemerintahan desa

1. Anggota LPM
2. KPMD 5 orang setiap desa

1. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan dalam UU No. 6/2014 tentang Desa
2. Konsep perencanaan pembangunan desa
3. Teknik penyusunan RPJMDesa, RKP Desa dan DU-RKP Desa
4. Praktek pembuatan RPJMDesa, RKP Desa dan DU-RKP Desa

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa (selaku Ketua Tim Pembuatan RPJMdesa)
3. Ketua LPM (selaku sekretaris Tim Pembautan RPJMdesa)
4. Perangkat Desa, Anggota LPM, dan Anggota Tim Pembuatan RPJMDesa yang jumlahnya paling banyak 11 orang setiap desa.

1. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa
2. Perencanaan keuangan desa dengan Siskeudes
3. Pelaksanaan keuangan desa dengan siskeudes
4. Penatausahaan keuangan desa dengan Siskeudes
5. Pelaporan dan pertangguangjawaban keuangan desa dengan siskeudes
6. Praktek simulasi Posting dan Evaluasi Rancangan APBDesa dengan Siskeudes

1. Kepala Desa (sebagai penanggungjawab keuangan dan Aset Desa)
2. Sekretaris Desa (sebagai Verifikator dokumen keuangan dan Pembantu Pengelola Aset Desa)
3. Kaur Keuangan dan atau Bendahara
4. Kaur Umum (sebagai Pembantu/Pengurus Aset Desa)
5. Perangkat Desa/kasi/Pelaksana Kegiatan
6. Operator Siskeudes 

1. Kebijakan Pemerintah tentang Tata kelola Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Konsepsi Produk Hukum Desa
3. Manajemen Pengawasan oleh BPD
4. Tehnik Fasilitasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
5. Teknik Pembuatan Peraturan di Desa
6. Praktek Pembuatan Peraturan Desa
7. Praktek pengisian buku administrasi BPD

1. Ketua BPD
2. Wakil Ketua BPD
3. Sekretaris BPD
4. Anggota BPD

1. Manajemen dan Studi Kelayakan Usaha
2. Strategi Penggalian Potensi Usaha dan Sumber Daya Desa
3. Pengelolaan Unit Usaha
4. Administrasi dan Akuntansi BUMDES
5. Pelaporan BUMDES
6. Studi Lapang BUMDesa percontohan

1. Kepala Desa (sebagai Penasehat BUMDesa)
2. Ketua BPD
3. Direktur BUMDesa
4. Anggota BUMdesa dan
5. Ketua Unit Usaha BUMDesa

1. Alur penyusunan profil desa
2. Menghitung Potensi Umum Desa
3. Menentukan Tipologi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa
4. Menentukan Kategori Perkembangan Desa
5. Menginput Profil Desa dalam Website Prodeskel

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Perangkat Desa dan atau
4. Anggota Pokja Penyusunan Profil Desa

1. Revitalisasi peran dan fungsi PKK dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Teknik pembuatan perencanaan pembangunan desa
3. Kunjungan Lapang desa percontohan

1. Ketua PKK
2. Anggota Pokja PKK

1. Kebijakan pemerintah tentang Aset Desa
2. Tata Kelola Aset Desa
3. Pemanfaatan Aset Desa
4. Pengoptimalan Aset Desa untuk PAD
5. Penatausahaan Aset Desa
6. Kedefikasi Aset Desa

1. Sekretaris Desa
2. Kaur Umum
3. Bendahara atau Kaur Keuangan

1. Kebijakan pemerintah tentang tata kelola pemerintahan desa
2. Standar pelayanan di desa
3. Konsepsi administrasi pemerintahan desa
4. Praktek pengisian 27 buku administrasi pemerintahan desa

1. Sekretaris Desa
2. Kaur Umum dan Tata Usaha
3. Kaur Keuangan
4. Kaur Perencanaan
5. Kasi Pemerintahan