Program Bimbingan Teknis (Bimtek)/ Pendididkan dan Pelatihan (Diklat) BPPKPD dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan Bimtek/diklat dan merupakan langkah utama dan pertama untuk melakukan diagnosa kebutuhan unit pengguna. Proses ini merupakan tonggak awal bagi penyusunan rancang bangun suatu program diklat secara akurat sehingga dapat mewujudkan diklat yang tepat sasaran, tepat substansi dan tepat strategi guna mencapai tujuan yang dirumuskan. Keakuratan program diklat yang diselenggarakan dengan kebutuhan unit pengguna terus menjadi perhatian utama mengingat pesatnya perkembangan dan dinamika yang terjadi.
- Mengurus dan menyiapkan acara kegiatan mingguan, bulanan untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) / Workshop / Semiloka, kunjungan kerja dan meningkatkan pemahaman peserta dalam kebijakan – kebijakan pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang – undangan
- Melaksanakan Kegiatan dan program untuk meningkatkan pemahaman, kinerja dari peserta dalam mengimplementasikan kebijakan – kebijakan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Melaksanakan dan menfasilitasi kunjungan kerja, studi banding dan orentasi lapangan.
- Melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan, kebudayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, proses belajar mengajar masyarakat, melestarikan kebudayaan daerah, nasional.
- Menfasilitasi kegiatan lingkungan hidup kebersihan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- Melaksanakan penyuluhan bagi masyarakat tentang makna kesejahteraan, kebersihan dan buta aksara.
- Membantu pemerintah dalam melaksanakan program – program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
| No | TEMA BIMTEK & DIKLAT NASIONAL | BACA |
| 1 | Permendagri No.120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
| 2 | Penyusunan dan Penguatan Program PKK Desa dalam APBDes | Selengkapnya |
| 3 | Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD | Selengkapanya |
| 4 | Pelatihan Paralegal Hukum Desa | Selengkapnya |
| 5 | Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan | Selengkapnya |
| 6 | Optimalisasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama UMKM Melalui BPR Milik Pemda | Selengkapnya |
| 7 | Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kenerja Yang Sistematis dan Efektif | Selengkapnya |
| 8 | Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD | Selengkapnya |
| 9 | Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan | Selengkapnya |
| 10 | Standar Pelayan Minimal Bidang Pendidikan | Selengkapnya |
| 11 | Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Selengkapnya |
| 12 | Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial | Selengkapnya |
| 14 | PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal | Selengkapnya |
| 15 | PP No. 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | Selengkapnya |
| 16 | Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan | Selengkapnya |
| 17 | Strategi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya |
| 18 | Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | Selengkapnya |
| 19 | Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang Berkualitas, Demokratis dan Berintegritas | Selengkapnya |
| 20 | Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | Selengkapnya |
| 21 | Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Korelasi Penyajian Laporan BMD dan LKPD | Selengkapnya |
| 22 | Peranan PDAM dalam Meningkatkan PAD | Selengkapnya |
| 23 | Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN | Selengkapnya |
| 24 | Peran dan Fungsi Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD | Selengkapnya |
| 25 | Bedah Konsep Gender, PUG, PPRG dan ARG | Selengkapnya |
| 26 | Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM Naik Kelas” | Selengkapnya |
| 27 | Sistem Pemeliharaan Arsip, Perawatan Dokumen dan Pengamanan | Selengkapnya |
| 28 | Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS serta Pelaksanaan Disiplin PNS Dilingkungan Pemda | Selengkapnya |
| 29 | Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban) | |
| 30 | Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
| 31 | Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD | Selengkapnya |
| 32 | Strategi Manajemen BUMD | Selengkapnya |
| 33 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan | Selengkapnya |
| 34 | Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS | Selengkapnya |
| 35 | Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
| 36 | Strategi Meraih Opini WTP dalam Pelaporan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| 37 | PP No. 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional | Selengkapnya |
| 38 | Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol | Selengkapnya |
| 39 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pertanggungjawaban alokasi Dana Desa | Selengkapnya |
| 40 | Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan Masyarakat Dalam Pemilu 2019 | Selengkapnya |
| 41 | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| 42 | Manajemen Proyek | Selengkapnya |
| 43 | Peran dan Fungsi KPA, PPK dan PPTK Dalam Memberikan Prestasi Bagi Atlit Pada Dinas Pemuda dan Olahraga | Selengkapnya |
| 44 | Pelatihan Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUM Desa | Selengkapnya |
| 45 | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| 46 | Pelatihan dan Studi Banding Kepariwisataan Daerah 2017 Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat | Selengkapnya |
| 47 | Rapat dan Persidangan DPRD Manajemen dan Tata Cara (Mekanisme) Pelaksanaan Rapat dan Persidangan Secara Efektif dan Efisien | Selengkapnya |
| 48 | Manajemen dan Pengolahan Air Limbah | Selengkapnya |
| 49 | Teknik Pengendalian Potensi Erosi dan Sedimentasi | Selengkapnya |
| 50 | Teknik Inventarisasi Aset Daerah | Selengkapnya |
| 51 | Amdal Pertambangan | Selengkapnya |
| 52 | Pelatihan Perencanaan Tata Ruang | Selengkapnya |
| 53 | Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| 54 | Penatausahaan Pelaporan Keuangan Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
| 55 | Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara dan Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Selengkapnya |
| 56 | Layanan Aplikasi | Selengkapnya |
| 57 | Penyusunan SOP Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Dukcapil Dalduk dan KB | Selengkapnya |
| 58 | Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| 59 | Pelatihan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes | Selengkapnya |
| 60 | Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual “Menuju Pengelolaan Keuangan yang lebih Profesional” | Selengkapnya |
| 61 | Tenaga Ahli DPRD | Selengkapnya |
| 62 | Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
| 63 | Pelatihan Manajemen Koperasi | Selengkapnya |
| 64 | Penyusunan SOP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Selengkapnya |
| 65 | Optimalisasi Pengembangan Potensi Wisata Daerah Dengan Mendisain Wisata Minat Khusus Guna Mencapai Customer Startisfaction | Selengkapnya |
| 66 | Pola Penetapan dan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata Daerah Guna Mendukung Pendapatan Daerah (PAD) | Selengkapnya |
| 67 | Promosi Destinasi Wisata Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Selengkapnya |
| 68 | Manajemen Organisasi dan Visi Kepemimpinan Bagi Istri Pejabat Eksekutif dan Legislatif Daerah | Selengkapnya |
| 69 | Manajemen Perencanaan, Pembuatan dan Pengembangan Website Pemerintah Daerah Guna Mendukung Perkembangan Ekonomi Daerah | Selengkapnya |
| 70 | Manajemen Penanaman Modal Daerah dan PTSP | Selengkapnya |
| 71 | Perencanaan, Penerapan dan Evaluasi Pelaksanaaan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Guna Mendukung Terwujudnya Good Corporate Governance (GCG) | Selengkapnya |
| 72 | Penyusunan Renstra, RKP dan APBDesa | Selengkapnya |
| 73 | Metode dan Teknik Jurnalistik Profesional Bagi Personil Humas Guna Peningkatan Kinerja di Lingkungan Pemda dan DPRD | Selengkapnya |
| 74 | Manajemen Perencanaan, Pembuatan dan Pengembangan Majalah / Bulletin Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| 75 | Pelatihan Pengelolaan Aset Desa | Selengkapnya |
| 76 | Peningkatan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Selengkapnya |
| 77 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pertanggungjawaban alokasi Dana Desa | Selengkapnya |
| 78 | Manajemen Trantib Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Serentak | Selengkapnya |
| 79 | Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
| 80 | Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI | Selengkapnya |
| 81 | Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik | Selengkapnya |
| 82 | Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
| 83 | Perencanaan Strategis Daerah | Selengkapnya |
| 84 | Mengenal dan Mencegah Fraud, Waste, dan Abuse | Selengkapnya |
| 85 | Strategi Pengawasan dan Evaluasi Pertanggungjawaban | |
| 86 | Audit Intern untuk Inspektorat Daerah | Selengkapnya |
| 87 | Penyusunan APBD Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
| 88 | Membentuk Tim Berkinerja Tinggi | Selengkapnya |
| 89 | Dasar-dasar Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Selengkapnya |
| 90 | Strategi dan Manajemen Mewujudkan Konsep Desa Wisata Terpadu Dengan Standar Internasional | Selengkapnya |
| 91 | Percepatan Penyediaan Air Minum Bagi Masyarakat Melalui Permendagri No. 70 tahun 2016 dan Permendagri 71 tahun 2016 | Selengkapnya |
| 92 | Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Selengkapnya |
| 93 | Mendorong Langkah-Langkah Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengurangan Kesenjangan Antar Individu dan Antar Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia | Selengkapnya |
| 94 | Tenaga Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Melalui Alokasi Dana Desa | Selengkapnya |
| 95 | Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan dan Pemberitaan Media | Selengkapnya |
| 96 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Meningkatkan Kinerja | Selengkapnya |
| 97 | Strategi dan Manajemen Mewujudkan Konsep Desa Wisata Terpadu Dengan Standar Internasional | Selengkapnya |
| 98 | Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan | Selengkapnya |
| 99 | Penyusunan dan Penguatan Program PKK Desa dalam APBDes | Selengkapanya |
| 100 | Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD) | Selengkapnya |
| 101 | Peningkatan Daya Saing Antar Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah | Selengkapnya |
