Bimtek Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah

Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan dalam Mewujudkan Good Governance

Pendahuluan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) maka pemerintah Indonesia melakukan langkah–langkah perbaikan dalam manajemen keuangan negara sebagai satu kunci keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Nation and State Bulding.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performance-based budgeting. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik.

Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (kunci sukses) pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dana bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak terkait untuk melaksanakan upaya menyeluruh memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan kemajuan signifikan membaiknya opini audit BPK selama ini, tentu merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Materi Bahasan :

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (Implementasi Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban).
2. Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD.
3. Tantangan dan Permasalahan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Solusinya.
4. Strategi Pengelolaan Keuangan Untuk Mempertahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan pelatihan @Rp. 4.000.000,-/ peserta.

Fasilitas Pelatihan :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch & Dinner)

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jadwal Kegiatan