Bimtek Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Pendahuluan
Pembangunan berbagai proyek infrastruktur di berbagai daerah memiliki dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah, pengerjaannya dapat pula meringankan biaya produksi menjadi lebih murah.
Meski begitu masif dilakukan, pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat, melainkan butuh sekira 4 hingga 5 tahun ke depan. Dengan periode itu, efisiensi biaya produksi akan lebih rendah dikeluarkan.
Percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting karena bangunan infrastruktur dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kesenjangan wilayah dan perbaikan lingkungan permukiman dan kawasan. Dukungan layanan infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan investasi dan kemudahan mobilitas barang dan jasa. Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga dapat mengatasi ancaman bencana alam.
Namun, realisasi percepatan infrastruktur tentu tidak mudah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan infrastruktur ini adalah kondisi birokrasi. Percepatan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan jika pemerintah mengubah pola dan mental kerja birokrasi. Selama ini, birokrasi merupakan faktor utama yang menghambat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga terkesan kurang serius dalam menggulirkan pembangunan infrastruktur ini. Pemerintah seolah tidak memiliki skala prioritas menyangkut pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Materi Bahasan :
-
Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur Inovatif
-
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Melalui Skema Pembiayaan Inovatif
-
Kebijakan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
-
Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah
-
Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur
-
Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur Berdasarkan Permendagri No.96 Tahun 2016
Narasumber
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian PPN/BAPPENAS
Biaya Pelatihan
Biaya pelaksanaan pelatihan @Rp. 4.000.000,-/peserta.
FASILITAS PELATIHAN
- Bahan Ajar Narasumber
- Seminar Kit
- Sertifikat Pelatihan
- Tas
- Penginapan 4 hari 3 malam (breakfast, lunch, dinner & coffee break)
Jadwal Kegiatan
DESEMBER |
02 - 05 |
05 - 08 |
09 - 12 |
12 - 15 |
16 - 19 |
19 - 22 |
23 - 26 |
26 - 29 |
- |
Informasi