Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023
Pada tanggal 3 Juni 2022 Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Peraturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 13 Juni 2022, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590.
Berdasarkan salinannya,pertimbangan penetapan peraturan tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah serta agar terwujudnya sinergi perencanaan program kerja tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
Dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD. Kemudian pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat:
- Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- Prioritas pembangunan daerah;
- Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah.
RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.
Selengkapnya mengenai Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, anda dapat membacanya pada file berikut.
