Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Pendahuluan

Didasari dari pemahaman bersama bahwa kebutuhan penganggaran yang responsif gender tersebut teraman penting. Konsep perencanaan responsive gender dan anggaran responsif gender yaitu suatu proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang mampu menjamin unsur keadilan terutama bagi perempuan dan laki-laki. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan  laki-laki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender.

Melalui penganggaran responsif gender dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender. Kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan  dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan).

Pengarusutamaan Gender sekarang ini telah menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah. Hal ini didukung oleh instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bagi semua Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan gender pada saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan.

Tujuan dari pelatihan ini adalah:

• Memberi pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program pembangunan
• Memberi pemahaman tentang model perencanaan berbasis kinerja
• Memberi pemahaman konsep dan tatalaksana PPRG
• Melatih peserta untuk menyusun PPRG dalam program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui Gender Analisys Pathway (GAP), Gender Budget Statemen (GBS) dan Term of Refern (TOR)
• Melatih peserta untuk mampu melaksanakan monev pelaksanaan PPRG
• Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Manfaat pelatihan :

1. Peserta akan mampu memahami secara keseluruhan pelaksanaan PPRG mulai dari konsep, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, sehingga segera bisa melaksanaannya di lembaga masing-masing.
2. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sarana dan prasarana yang berbasis gender (misal: ruang laktasi, daycare, smoking area, dll.)
3. Target yang ingin dicapai salah satunya adalah untuk menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan.

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan kegiatan Rp. 4.000.000,-/peserta

Fasilitas Pelatihan

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kit
3. Sertifikat Pelatihan
4. Tas Ransel ekslusif
5. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch, Dinner & coffee break)

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Jadwal Kegiatan