Bimtek Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan

oleh BPPKPD · Dipublikasikan 28 Desember 2018 · Di update 19 Januari 2019

Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan

Pendahuluan

Pemahaman Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan. Secara geografis sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan yang strategis yaitu diantara dua benua Asia dan Australia serta diantara dua samudra Pasific dan Samudra Hindia.

Tumbuh kembangnya sektor industri, pertanian, perdagangan, jasa, kebudayaan dan pariwisata suatu daerah menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah sekitarnya

.Kota atau kawasan perkotaan menjadi pusat kegiatan pelayanan terhadap kegiatan pertumbuhan ekonomi. Peran kota sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan kegiatan sektor ekonomi tersebut.terutama terhadap kegiatan sektor industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata.

Pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor. Sehingga diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar sektor serta antar kota dan desa,atau antar lingkungan/ kawasan.

Kota membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi tersebut.

Dampak pertumbuhan sektor ekonomi di perkotaan:

1. Pertumbuhan penduduk meningkat

2. Permukiman kumuh dan liar meningkat

3. Masalah lingkungan dan sosial meningkat

Masalah lingkungan dan sosial ini akan menghambat produktifitas sektor ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu agar dapat meningkatkan produktifitas perkotaan secara berkelanjutan.

Terpadu berarti ada unsur-unsur yang dipadukan. Setiap unsur tentu memiliki keunikan, tetapi ada bagian yang dapat disamakan atau disetarakan dengan unsur lainnya. Disebut terpadu karena setiap unsur bermuara pada suatu tujuan yang sama. Oleh karena itu pernyataan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam pendekatan perencanaan terpadu.

Perencanaan terpadu tidak selalu terkait dengan multi-pemangku kepentingan. Apabila seseorang memiliki tujuan tertentu, dantujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan baik apabila orang tersebut mampu mensinergikan berbagai sumber daya yang dimilikinya, maka ia perlu melakukan pendekatan perencanaan terpadu.

Integrated Planning : Joint planning exerciset hat ensures participation of all stakeholders and affected departments. Its objective is to examine all economic, social, and environmental costs and benefits, in order to determine most appropriate option and to plan a suitable course of action.
Perencanaan Terpadu : Suatu upaya bersama yang menjamin partisipasi semua pemangku kepentingan dan K/L terkait.

Tujuannya adalah untuk mengkaji semua biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam rangka menentukan pilihan yang paling tepat, dan merencanakan program/rencana tindak yang tepat/sesuai.

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Sesuai Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.

Manfaat pembangunan Infrastruktur terpadu pada pengembangan kawasan perkotaan:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada kawasan perkotaan tersebut

b. Meningkat daya saing wilayah

c. Meningkatkan kualitas hidup

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Kendala atau hambatan pembangunan infrastruktur terpadu:

a. Keterbatasan Anggaran

b. Pembebasan lahan

c. Kebijakan pembangunan infrstruktur pusat dan daerah belum harmonis

Dalam rangka Bimbingan Teknis Rencana Terpadu Program Dan Investasi Infrastruktur Pada Kawasan Perkotaan perlu disusun Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penajaman Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, baik untuk kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelolapemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Prinsip Utama Pembangun an Infrastruktur Terpadu:

Optimalisasi Pengunaan Dana mengoptimasikan penggunaan dana utk pembangunan prasarana dan sarana perkotaan melalui proses keterapduan program lintas sektoral yg didasarkan pada prioritas daerah.
Desentralisasi
Keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah Provinsi dari tahap perencanaan sampai pembangunan infrastruktur
Kesepakatan
Kesepakatan dan komitmen antar pihak2 yg terlibat dlm program pembangunan perkotaan yg diusulkan
Mobilisasi Sumber Dana
Penggalian dan mobilisasi berbagai sumber dana di daerah

Kompetensi dasar
Yang menjadi tujuan dari pembelajaran Penyusunan Rencana Terpadu Infrasrtuktur Kawasan Perkotaan adalah agar peserta pelatihan memahami penyusunan rencana terpadu infrastruktur dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Indikator keberhasilan

Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu :

Menjelaskan hakekat penyusunan rencana terpadu infrastruktur pada kawasan perkotaan
Menjelaskan Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Kawasan Perkotaan
Menjelaskan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (RIS)

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur pada Kawasan Perkotaan membekali peserta dengan pengetahuan tentang penyusunan program investasi infrastruktur dalam penyusunan rencana terpadu program dan investasi infrastruktur pada kawasan perkotaan, yang mencakup Hakekat penyusunan program kebutuhan pembangunan infrasruktur, Analisa teknis program pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan.

Yang menjadi materi pokok dan submateri pokok dalam bimtek ini adalah:
1. Hakekat Penyusunan Program Investasi Pembangunan Infrastruktur kawasan Perkotaan

Pengertian Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan
Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia

2. Analisa Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu berbasis Pengembangan Kawasan Perkotaan

Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan
Rencana Pembangunan Pengendalian Banjir
Rencana Pembangunan Drainase Perkotaan
Rencana Pembangunan Air Bersih/ Limbah Perkotaan
Rencana Pembangunan Persampahan Perkotaan

3. Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan

Analisa Kebutuhan Pembangunan Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan
Analisa kebutuhan Pengendalian Banjir
Analisa Kebutuhan Pembangunan Drainase Perkotaan
Analisa Kebutuhan Pembangunan Air Bersih/ Limbah Perkotaan
Analisa Kebutuhan Program Pembangunan Persampahan Perkotaan

Narasumber

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan kegiatan @Rp. 4.500.000,-/peserta,

Fasilitas Pelatihan

Flash Disk Softcopy bahan ajar
Seminar Kit
Sertifikat Pelatihan
Tas Ransel ekslusif
Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch, Dinner and coffee break)

Jadwal Kegiatan

DESEMBER
02 - 05
05 - 08
09 - 12
12 - 15
16 - 19
19 - 22
23 - 26
26 - 29
-

Lokasi Kegiatan : Jakarta, Bandung, Malang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Bali, Batam, Lombok dan Kota Lainnya

Bimtek Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan

PENGELOLA LEMBAGA BERSERTIFIKAT

PILIH KATEGORI BIMTEK ANDA!

TEMA BIMTEK LAINNYA

POS TERBARU

Yayan Baharidzky