Bimtek Penyusunan SOP Dukcapil Dalduk dan KB

Penyusunan SOP Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,karena SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat beruparesponsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi publik, Standar operasional prosedur dan langkah-langkah penyusunan SOP, serta peningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui penerapan SOP. Karena pentingnya keberadaan SOP diharapkan dapat menciptakan komitmen pemerintah daerah mengenai pentingnya penerapan SOP oleh setiap satuan unit kerja instansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik.

Metodologi Kegiatan dan Materi Bahasan :

Biaya Pelatihan Penyusunan SOP Kependudukan

Biaya pelaksanaan pelatihan disesuaikan

Fasilitas:

1. Bahan Ajar Narasumber;
2. Pedoman Peserta Pelatihan;
3. Seminar Kits;
4. Sertifikat Pelatihan;
5. Coffee Break;
6. Tas;
7. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch dan Dinner).

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. LAN RI

Jadwal Pelatihan