Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah

Terkait dengan pembuatan produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur pembuatan produk hukum daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Untuk itu pembentukan produk hukum daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan materi muatan yang akan diatur dalam produk hukum daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam produk hukum daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah untuk dipahami. Produk hukum daerah disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dalam persiapan kalimatnya.

Maka salah satu yang menjadi referensi dalam pembentukan Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas Produk Hukum Daerah yang baik, menigkat dan aspiratif.